Tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu tulang punggung pelayanan publik di Indonesia. Mereka terdiri dari honorer, tenaga kontrak, dan pegawai lainnya yang bekerja di berbagai instansi pemerintah. Namun, hingga kini, masih banyak tenaga non-ASN yang nasibnya terkatung-katung karena tidak terdata dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketidaktercatan ini menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah ketidakjelasan status pekerjaan mereka. Tanpa data yang valid di BKN, tenaga non-ASN ini tidak dapat diangkat menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau mekanisme lainnya yang disediakan pemerintah. Padahal, mereka telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari satu dekade, untuk mendukung kinerja pemerintah di berbagai sektor.
Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer, termasuk rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023. Namun, kebijakan ini belum mampu memberikan solusi yang adil bagi tenaga non-ASN yang tidak terdata. Banyak di antara mereka merasa tidak dihargai atas kontribusi yang telah mereka berikan, terutama karena ketiadaan akses ke status kepegawaian yang lebih jelas.
Salah satu penyebab utama tidak terdatanya tenaga non-ASN adalah ketidakseragaman sistem pendataan di berbagai instansi. Beberapa instansi pemerintah, terutama di daerah, masih menggunakan metode manual atau tidak memiliki sistem pendataan yang terintegrasi. Selain itu, tenaga non-ASN yang bekerja secara tidak tetap atau berdasarkan kebutuhan mendadak sering kali luput dari proses pendataan.
Dampak dari ketidaktercatan ini sangat signifikan. Para tenaga non-ASN yang tidak terdata menghadapi risiko kehilangan pekerjaan karena ketidakjelasan status mereka. Selain itu, mereka juga tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan atau pensiun, yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja.
Solusi terhadap permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pertama, perlu adanya pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh tenaga non-ASN di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di level daerah. Pemerintah pusat harus memberikan panduan yang jelas kepada setiap instansi untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan transisi yang lebih inklusif, sehingga tenaga non-ASN yang tidak terdata dapat diberikan kesempatan untuk diakomodasi. Hal ini dapat dilakukan melalui program khusus yang memberikan mereka akses untuk diangkat menjadi ASN atau mendapatkan jaminan pekerjaan lainnya.
Ketiga, peningkatan transparansi dalam proses pendataan dan pengangkatan pegawai juga sangat penting. Pemerintah harus melibatkan tenaga non-ASN dalam setiap tahap kebijakan yang berkaitan dengan status kepegawaian mereka, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.
Tenaga non-ASN adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berkontribusi besar bagi pelayanan publik. Sudah saatnya nasib mereka diperhatikan dengan serius, termasuk memastikan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang tertinggal hanya karena tidak terdata dalam sistem. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk memberikan penghormatan yang pantas kepada mereka yang telah berdedikasi demi kemajuan bangsa.
